Posted by Lintas Informasi Madiun Berita Kota Dan Kabupaten on Rabu, 22 Februari 2012
Madiun, Simpang siur keabsaan kepengurusan Ormas Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara di Kabupaten Madiun terjawab. Ini setelah, Dewan Presidium Nasional (DPN) Parade Nusantara menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan kepengurusan DPD Parade Nusantara Kabupaten Madiun periode 2012-2017.
Menurut Dewan Presidium (Wakil Ketua) DPD Parade Nusantara Kab Madiun Feri Sudarsono, penetapan pengurus DPD Parade Nusantara Kab. Madiun berdasarkan SK No: 0015/DPN-PRDN/SK/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 ditandatangani Ketua DPN Parade Nusantara Nusantara Sudir Santoso.
Di dalamnya ada sekitar 44 nama dan tujuh dewan Premium. Untuk ketua dipegang oleh Suwarno Kepala Desa Bongso Potro, Kecamatan Saradan dan Anton Setyoko, Kepala Desa Pule, Kecamatan Sawahan, sebagai Sekretaris DPD Parade Nusantara Kabupaten Madiun.
”SK diterima Jum’at (17/2) kemarin. Dan keberadaannya untuk menjawab terkait dengan keabsahan kepengurusan DPD Parade Nusantara Kab Madiun yang selama ini tidak ada dan Belum diakui oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Parade Nusantara di Jakarta,” kata Feri yang juga Kades Klecorejo Kec. Mejayan dalam jumpa pers Senin (20/2/12) kemarin.
Ditambahkan, dengan keluarnya SK kepengurusan, maka permasalahan yang terjadi di Kabupaten Madiun dianggap sudah final dan mengikat. “Dengan SK ini, maka kepengurusan kami adalah sah,” tandasnya.
Karena itu, jelasnya, dalam waktu dekat pihaknya akan langsung menggelar pertemuan dengan seluruh jajaran pengurus untuk menyusun program kerja lima tahun kedepan. “Untuk program jangka pendeknya segera kumpul bareng untuk membahas RUU Desa,” katanya.
Diketahui sebelumnya, Kepala Desa, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat Kabupaten Madiun mempersoalkan keabsahan Pengurus Dewan Presidium Parade Nusantara Kabupaten Madiun dibawah naungan Dimyati Dahlan. Sebab, hasil kroscek keberadaannya tidak diakui oleh DPN Parade Nusantara di Jakarta.
Secara terpisah, Dimyati Dahlan Anggota DPN Parade Nusantara dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu jika dirinya masuk dalam dewan pembina dalam SK kepengurusan DPD Parade Nusantara Kab Madiun periode 2012-2017 tersebut.
“Saya belum pernah dikonfirmasi. Ketika saya tanyakan ke teman-teman pengurus di Jakarta, informasinya Sudir (ketua DPN,red) belum pernah tanda tangan,” kata Dimyati Dahlan yang juga Ketua Persatuan Rakyat Desa Kabupaten Madiun dikonfirmasi melalui via telepon, Selasa (21/02/12).
Dia juga menegaskan, bahwa secara dejure (legal formal) dirinya tetap sebagai Anggota DPN Parade Nusantara. Selain itu juga sebagai Ketua Parade Kabupaten Madiun yang dirikan pada tahun 2007 lalu. ”Secara resmi saya masih Anggota DPN dan SK nya masih sah,” tegasnya.
Kabarindonesia.com