Posted by Lintas Informasi Madiun Berita Kota Dan Kabupaten on Sabtu, 09 Juni 2012
Pelaksanaan program kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kurang sosialisasi sehingga capaian meleset dari target yang ditetapkan untuk selesai pada akhir April 2012.
Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk dan Capil) Ngawi mencatat, hingga awal Juni ini, dari jumlah wajib E-KTP sebanyak 795.872 jiwa masih ada sebanyak 119.741 warga yang belum merekam data untuk kebutuhan pembuatan e-KTP. Padahal program tersebut ditargetkan selesai pada bulan April lalu.
"Kami menilai hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkab Ngawi sangat minim. Selama ini, pemanggilan warga hanya dilakukan sekali saja lewat undangan. Padahal, banyak cara yang bisa ditempuh supaya warga tahu tentang e-KTP. Lewat media massa juga bisa, namun hal itu tidak dilakukan," kata anggota Komisi A DPRD Ngawi, Agus Wiyono, kepada wartawan, Jumat.
Menurut dia, selama ini, pemanggilan warga hanya dilakukan sekali saja oleh petugas kantor kecamatan. Sehingga, banyak warga yang mengartikan jika terlambat maka akan menanti pemanggilan kedua. Atau bahkan malah sama sekali tidak perduli.
"Karena itu saya berharap agar dinas terkait dari Pemkab Ngawi lebih gencar lagi melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hal ini agar program e-KTP di Ngawi dapat berjalan lancar," ungkapnya.
Kepala Dispenduk dan Capil Ngawi Rahadie Surya Putra membenarkan jika program e-KTP massal di wilayahnya molor. Hal ini karena beberapa faktor penyebab.
Dia mengaku seharusnya program ini selesai pada akhir Desember 2011 lalu. Namun, karena belum memenuhi kuota, akhirnya diperpanjang hingga akhir April 2012.
"Ternyata, pada akhir April lalu masih banyak warga yang belum mengurus. Alatnya sering bermasalah dan jaringan internetnya lemah sehingga data tidak bisa terkirim ke pusat," kata dia.
Ia menjelaskan alasan lain masih banyak warga yang belum mengurus e-KTP tersebut adalah karena sedang berada di luar kota untuk keperluan kuliah ataupun bekerja.
"Sehingga mereka memilih untuk mengurus e-KTP saat pulang mudik lebaran nanti. Meski harus membayar, warga mengaku bersedia," tambah Rahadie.
Selain itu, permasalahan e-KTP di Ngawi juga dipengaruhi oleh keberadaan peralatan yang kurang. Adapun, jumlah kebutuhan peralatan normalnya sebanyak 72 set akan tetapi sekarang ini hanya sekitar 40 set yang tersebar di 19 kecamatan.